Kata Saya
Pertama saya berikan ilustrasi tentang seorang penulis biografi yang mendatangi pembimbingnya. Ia merasa resah dan gelisah. Tak mungkin rasanya ia menulis biografi dari seorang tokoh dengan sejujurnya. Bagaimana mungkin, sebab sanak saudara sang tokoh masih hidup. Dengan tenang si pembimbing memberi pemecahan: “Bunuh sanak saudaranya” Akhirnya, si penulis tentu tidak membunuh sanak saudara dari tokoh yang diselidikinya secara fisik. Ia memcoba “membunuhnya” sebagai faktor yang akan mempengaruhi tulisannya. Begitulah, setidaknya yang diusahakannya. “membunuh”, demi kejujuran terhadap sasaran yang akan ditulis.
Tentu masalahnya tidaklah semudah itu. Ini barulah salah satu aspek sampingan dari problem yang dihadapi dalam penulisan biografi. Kemungkinan munculnya kemarahan, kejengkelan atau rasa ketersingungan keluarga dan teman dekat mereka yang diteliti, barulah salah satu masalah saja. Ini baru menyangkut soal yuridis atau politis dalam penulisan.
Menjadikan biografi atau riwayat hidup sebagai sasaran penelitian dan penulisan setidaknya dapat membawa dua kemungkinan yang bertolak belakang. Pertama, penulis merasa puas dengan data dasar mengenai tokohnya. Lahirnya diketahui, orang tuanya dikenal, tempat dan tingkat pendidikannya dicantumkan, kedudukan yang pernah dijabat ditelusuri, dan seterusnya. Atau yang kedua, penulis mengabaikan data yang didapat karena tak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tak salah! Menjadi masalah karena yang saya tulis adalah riwayat bapak saya. Boleh jadi tidak terhindar salah satu dari dua kemungkinan diatas mempengaruhi tulisan saya.
Didasari pendapat diatas, saya mencoba menelusuri riwayat bapak lebih dalam. Ternyata benar yang dikatakan Kapten Sanaf, teman bapak pada waktu berjuang mempertahankan kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945: “Kau harus siap kecewa karena ada yang tidak mau bicara tentang Kak Nuh sebab hendak menutup peran almarhum, atau memang dia tidak tahu tentang perjuangan almarhum Kak Nuh”.
Tanpa mengurangi terimakasih pada Letnan Jenderal TNI Alamsyah Ratu Perwiranegara karena kesediaannya menjadi Inspektur Upacara pada waktu pemakaman bapak, saya mengirim surat untuk meminta keterangan tentang bapak kepada beliau, sayang tak berbalas. Mungkin surat saya tidak sampai ke tangan beliau atau beliau sendiri tidak mengetahui dengan detail riwayat bapak, padahal Alamsyah salah seorang teman bapak pada waktu mengikuti pendidikan Gyugun di Pagar Alam dan sebagai anggota Dewan Garuda, Alamsyah hemat saya banyak mengetahui peran bapak sebagai penasehat Dewan Garuda.
Pada awal revolusi Alamsyah berpangkat Kapten dan sempat menjadi pengawal Jenderal Mayor Pangeran Emir Muhammad Noor. Karena kepangkatan dan kedudukan Jenderal Mayor Pangeran Emir Muhammad Noor sebagai Panglima Komandemen Sumatra Selatan bukan berdasarkan keputusan Markas Besar Tentara, kemudian ia ditangkap bersama pengawalnya di daerah Sekayu.
Pada masa pergerakan daerah, bapak menjadi penasihat ketua Dewan Garuda. Atas nasihat bapak, ketua Dewan Garuda Kolonel Barlian dicegahnya untuk tidak memenuhi undangan Kolonel Ahmad Husein ke Sungai Dareh, Sumatra Barat. Dewan Garuda mengutus Mayor Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Kapten Satar Lenggang untuk hadir di Sungai Dareh. Atas nasehat bapak ini maka Dewan Garuda (Sumatra Selatan), tidak bergabung dalam proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Demikian keterangan yang saya dapat dari Kapten Satar Lenggang.
Selanjutnya, yang juga tidak dapat diabaikan adalah peran sang tokoh pada hal-hal yang bersifat spekulatif-filosofi. Apakah perannya dalam sejarah benar-benar ada atau mengada-ada? Apakah ia yang menentukan jalannya sejarah ataukah ia tak lebih dari person yang kebetulan berada dalam kedudukan yang strategis didalam gelombang sejarah.
Hemat saya, peran bapak memberikan 6 suara dalam pemilihan Panglima Besar Jenderal Sudirman satu hal yang sangat signifikan untuk sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan perannya sebagai pendiri/penasihat ketua Dewan Garuda (lihat PRRI – oleh Profesor DR. Leirissa) dalam mencegah Dewan Garuda untuk ikut bergabung dengan PRRI turut menentukan jalannya sejarah dan akibat yang timbul di Sumatra Selatan jika saja sampai Dewan Garuda bergabung dengan PRRI. Begitu pula mengenai 6 suara untuk Pak Dirman pada waktu pemilihan Panglima Besar. Jika suara itu diberikan kepada Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, hingga beliau yang menjadi Panglima Besar, tentu sejarah TNI akan berbeda, dan kalau Dewan Garuda ikut bergabung dengan PRRI, pasti Sumsel menjadi ladang pertempuran yang akan banyak memakan banyak korban penduduk sipil seperti yang terjadi di Sumatra Barat.
Penghadapan yang sadar terhadap masalah ini sering berarti bahwa penulis telah lebih dulu membuat penilaian. Penulis biografi telah lebih dahulu menempatkan tokohnya dalam konteks sejarah yang kosmis sifatnya. Ia telah lebih dahulu menentukan peran tokoh, sebelum menelitinya. Keterlibatan emosional membuat peran tokohnya sangat dominan. Penulis terbuai pada hagiografi dimana biografi telah menjadi riwayat para “orang suci”, bukan manusia biasa yang terbungkus prestasi dan tanpa salah. Rambu dan ranjau dalam penulisan biografi seperti saya paparkan diatas sangat saya sadari untuk “dibunuh” atau dihindari.
Yang saya tulis inipun bukanlah buku biografi atau sejarah yang kebetulan adalah bapak saya sendiri - yang dituliskan secara runtut empirik akademis. Saya pun tidak hendak berpretensi sebagai ahli sejarah atau penulis biografi yang handal seperti Ramadhan K.H. atau Solihim Salam misalnya, penulis biografi yang saya kagumi kepiawaiannya menuliskan riwayat tokoh-tokoh terkemuka di negri ini.
Penyajian buku inipun saya akui sangat tidak tertib. Saya berusaha mengumpulkan puzzle yang berserak dari perjalanan hidup bapak yang tidak pernah terucap dari mulutnya sendiri, dan tidak pula ia ceritakan kepada keluarga atau sanak famili. Puzzle yang berserak saya dapatkan dari orang-orang yang pernah bersama bapak pada kurun masa tertentu. Tak terhindar akan sangat subyektif karena hubungan emosional bahkan lebih dari itu – hubungan biologis. Terlalu banyak yang ingin saya tuliskan, tapi untuk tetap menjaga agar tidak keluar dari koridor obyektifitas, saya meminimalis opini dan berusaha tidak terperangkap egoistis subyektivitas.
Karenanya, jika mengacu pada tuntutan profesi keilmuan ahli sejarah tentu saya berusaha keras untuk bersikap obyektif dalam menulis riwayat bapak. Sungguhpun begitu, jauh di lubuk hati dan alam pikiran saya, penghakiman oleh pembaca hal yang tak terhindarkan, dan adalah mustahil bagi siapa saja, betapapun pintar dan ahlinya, untuk menghasilkan tulisan sejarah yang dapat dikatakan betul-betul obyektif, sempurna dan final.
Tulisan sejarah dapat dikatakan atau ditinjau dari segi mutu dan sebagainya, lebih obyektif dan lebih sempurna dari karya karya lainnya. Tetapi tulisan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang final atau sebuah karya yang tanpa kelemahan dan kekurangan sama sekali. Di samping banyak tulisan sejarah yang buruk dan tak bermutu, tentu ada pula sejumlah karya yang dinilai baik dan berkualitas serta relatif akurat.
Bagaimanapun juga para ahli sejarah sendirilah yang pertama- tama mengakui bahwa tidak ada tulisan sejarah yang betul betul sempurna dan final, serta betul betul lurus tampa lekuk. Itulah antara lain sebabnya mengapa sejarah merupakan salah satu bidang studi yang bagaikan sumur penelitian atau lahan pengkajian yang tak pernah habis. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, berbagai ahli datang menimba atau menggarapnya, dan dari situ lahir karya karya sejarah baru memperkaya khasanah yang sudah ada yang terus membesar.
Tidak pula terhindari bahwa tulisan sejarah manapun tak akan lepas dari pandangan pribadi si penulis. Menurut definisi jurnalistik, “Jounal est L’homme,” jurnalistik adalah pribadi. Tulisan tak akan lepas dari pandangan pribadi si penulis. Misalnya tulisan sejarah redupnya Kerajaan Majapahit tulisan Mr. Moh. Yamin dapat disebut versi Nasional; yang ditulis Pramoedya Ananta Toer dipandang sebagai versi Komunis. Sedang tulisan Sabdapalon dianggap sebagai versi Jawa. Tentu saja isinya masing masing sangat berlainan.
Tak pula salah jika sejarawan ternama Dr. G.M. Travel mengatakan: “Sejarah adalah rahasia yang belum dapat dipecahkan. Namun, sejarah adalah kenyataan yang kuat, sejarah bersifat Ketuhanan dan Kesetanan. Sejarah ditulis untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang terjadi pada masa lampau, dari berbagai sudut. Sejarah adalah dasar pendidikan modern yang merupakan sekolah terbaik bagi setiap orang. Sejarah yang ditulis dengan baik, obyektif serta tidak berat sebelah, akan menghasilkan banyak kebaikan.”
Setiap masa (epoch) peristiwa sejarah, menurut F Guizot – sejarawan Perancis abad ke-19 – dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Adalah tugas sejarawan mengungkap tiga sudut pandang itu. Pertama, apa yang disebut historical anatomy, fakta seputar peristiwa sejarah, atau elemen material masa lampau. Tugas sejarawan adalah menggali dan mengungkapkan semua fakta tanpa pretensi, apalagi motif pribadi. Kedua, pelaku sejarah pasti bertindak under the empire of certain laws. Itulah yang disebut historical physiology. Setelah fakta ditemukan, tugas sejarawan belum selesai sebab peristiwa histories itu sudah mati. Lalu, apa signifikansi peristiwa sejarah itu untuk masa kini? Ketiga, pengungkapan masa lampau dan masa kini yang dinamakan historical physiognomy, bagian sejarah paling berat yang harus dikerjakan sejarawan. Jika tidak, peneropongan terhadap sejarah tidak lengkap atau utuh melainkan hanya parsial.
Mengacu pendapat F Guizot, maka yang saya tuliskan hanya mencakup pada satu tahap saja, yaitu hanya meneropong peristiwa sejarah secara parsial, tidak lengkap bahkan sangat pribadi. Bisa juga dikatakan sebagai penulisan yang dilakukan secara apriori. Karenanya, untuk menghindari seolah-olah fakta sejarah menjadi monopoli kebenaran satu pihak, maka penulisan buku ini saya lakukan dengan metode menyambungkan data dari buku-buku sejarah yang ditulis oleh pelaku sejarah sendiri, dan wawancara untuk mengklarifikasi dari para pihak yang mengetahui atau pernah bersama bapak pada satu peristiwa dikurun masa dan tempat tertentu.
Tulisan ini juga menampikkan jauh-jauh metedologi penulisan sejarah secara keilmuan empirik yang dirumuskan metedologinya oleh pakar sejarah. Untuk mencampakkan intervensi emosi pribadi dalam penulisan, saya berusaha hanya mengumpulkan puzzle lalu menyusunnya walau pasti tampak tidak utuh. Lalu, apakah tulisan sejarah hanya untuk riwayat orang-orang besar yang disandangkan dengan gelar pahlawan?
Setiap bangsa atau masyarakat, normatifnya, jelas membutuhkan pahlawan. Pahlawan itu penting perannya sebagai pembawa inspirasi dari masa lampau dan masa sekarang. Pahlawan adalah orang yang menyebarkan daya hidup yang mengagungkan dan berkesinambungan. Mereka berlaku-lampah hidup dengan penuh kelayakan kemanusiaan. Pahlawan bukanlah orang yang “memberikan jasa khusus”, melainkan orang yang “memberikan pengorbanan khusus.” “Mereka tidak menerima sesuatu tetapi kehilangan banyak yang dimiliki.”
Mereka bisa datang dari dari masa lampau yang jauh atau dari hari-hari yang lalu dan kini yang dekat. Mereka bisa siapa saja dan datang dari berbagai profesi atau jenis aktifitas apa saja.
Kita di Indonesia tidak kekurangan pahlawan. Seorang pengayuh becak di Banjarmasin misalnya, dia mengembalikan kupon Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena merasa orang lain disekitarnya lebih membutuhkan. Yang dilakukan pengayuh becak ini sarat dengan nilai-nilai moral yang paling hakiki yang menjadi esensi mendasar dari nilai-nilai kepahlawanan. Atau kisah seorang guru di Papua yang mengajar tanpa minta imbalan apapun. Dia bukan sekedar memberikan waktunya untuk mengajar tapi kehilangan “hidup nyaman” untuk membangunkan gairah maju anak-anak didiknya yang miskin. Mereka adalah pahlawan yang tak tercatat, bahkan dilupakan.
Kisah yang lain tentang seorang anak kelas 5 SD di Bekasi berlari cepat kestasiun Kereta Api untuk memberitahu petugas bahwa paku penyanggah rel kereta hilang. Anak ini menyelamatkan rangkaian kereta api yang akan melintas. Ratusan nyawa terselamatkan. Ia di elu-elukan pada saat itu sebagai “pahlawan”. Kemudian senyap. Anak ini terlupakan. Bukan tidak mungkin dikarenakan lilitan kemiskinan anak itu kini berjuang menyambung hidup sebagai pengamen di lampu merah. Ingatan bangsa ini terlalu pendek, anak kecil yang telah menyelamatkan ratusan jiwa penumpang kereta api itu entah di mana rimbanya sekarang.
Sejarah kebangsaan kita juga mencatat bagaimana seorang mantan wakil presiden tidak mampu membayar rekening listrik. Uang pensiunnya tidak cukup melunasi tagihan rekening listrik dan mempersilahkan PLN memutus aliran listrik dirumahnya. Bekas orang nomer dua di negri ini sangat patut menjadi panutan generasi berikut. Sayang hanya beberapa gelintir rakyat Indonesia yang mengetahui betapa Bung Hatta hidup dalam kejujuran dan kebersahajaan.
Atau sosok Jaksa Agung yang tidak mampu mentraktir wartawan yang hendak mewawancarainya, malah menawarkan membagi sebungkus nasi jatahnya kepada wartawan. Sangat patut dikatakan sebagai pahlawan yang kongkrit ditengah realitas negri berbudaya korupsi (ucapan Bung Hatta). Sayang Baharuddin Lopa begitu cepat kembali keharibaan Illahi. Tuhan begitu amat sayang pada Lopa hingga cepat-cepat dicegah NYA agar tidak perlu mengetahui kelakuan jaksa Urip Trigunawan atau Cirus Sinaga.
Juga tentang kisah lima orang anak menguping pembicaraan ayahnya. Hati mereka berbunga-bunga mendengar si tamu hendak menyumbangkan mobil buat ayah mereka. Harapan lima anak itu buyar seketika saat ayah mereka menolak tawaran dengan amat halus agar tidak menyinggung perasaan si pemberi. “Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula mobil yang ada masih memadai. Cukuplah yang ada. Jangan cari yang tiada, dan pandai-pandailah mensyukuri nikmat.” Tentu harapan lima anak ini sirna. Pada waktu menjadi Perdana Menteri, Muhammad Natsir hanya memiliki dua stel jas yang sudah butut, salah satunya sudah bertambal. “Perdana Menteri dengan jas bertambal” melekat sebagai predikat Muhammad Natsir.
Biografi Bung Hatta, Baharudin Lopa dan Muhammad Natsir sepatutnya jadi bacaan wajib bagi manusia Indonesia yang sedang mendapat amanah kekuasaan agar tidak menyesal saat menghadapi pengadilan di hari akhir. “Bintang jatuh – hari kiamat – pengadilan yang penghabisan”. Sepenggal lirik lagu Black Brothers yang patut direnungkan.
Celakanya, sejarah Indonesia sepanjang kemerdekaan justru alpa pada makna penting kehadiran para pahlawan . Narasi sejarah hanya mengagung agungkan orang-orang besar yang berkutat di pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Sejarah kemudian menjadi hikayat orang-orang seperti itu sebagai pahlawan.
Peradaban seolah-olah dibangun dan dikendalikan oleh tokoh tokoh sakti mandraguna seperti tokoh Wiranggaleng dalam novel Arus Balik tulisan Pramoedya Ananta Toer, atau si Buta dari Goa Hantu alias Badra Mandrawata bersama monyetnya tulisan Ghanes TH, atau Bu Kek Sianshu, manusia setengah dewa karya Kho Phing Ho.
Dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah kita temukan di dinding kelas gambar para pahlawan berjejer. Sejarah kebangsaan Indonesia yang sejatinya dibangun dari darah, air mata dan keringat “orang kebanyakan”, yaitu rakyat yang hingga kini masih tetap berselimut kemelaratan, berbaju kemiskinan dan kelaparan. Yang terjadi malah disimplikasi seolah olah menjadi kisah perjuangan satu orang besar ke orang besar lain-nya yang berjejer rapi di Taman Makam Pahlawan, mulai dari A Taher, petinggi Pertamina, hingga Adam Malik dan banyak lagi, sementara Bung Hatta memilih berbaring teduh bersama rakyat di Pemakaman Umum Tanah Kusir.
Sudah sepatutnya kita mesti mulai menarasikan sejarah sebagai hasil kerja bersama semua orang tampa kecuali dengan keterbatasan kapasitas peranannya masing masing. Sejarah harus menjadi ruang bagi tiap orang untuk menjadi penentu, bukan sekedar pelengkap cerita.
Aroma politik yang sangat kental dalam menentukan sikap yang diambil serta tingkah laku yang diperlihatkan oleh mereka yang berkuasa, malah memberi kerumitan yang luar biasa dalam mendudukkan seorang tokoh pada ranah sejarah Indonesia. Penilaian secara obyektif, wajar dan jujur, terkubur kepentingan politik penguasa, apalagi kalau dia kontroversial.
Kecenderungan sebagian anggota masyarakat yang berperangai ekstrim menyanjung tokoh yang disenanginya secara berlebihan sampai kadang kadang men”dewa”kannya, dan sebaliknya memperlakukan secara buruk atau dengki sekali tokoh yang dimusuhi, tambah mempersulit lagi usaha buat mencari apalagi menegakkan penulisan sejarah secara obyektif dan jujur.
Tan Malaka misalnya, (lengkapnya Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka) yang menurut satu sumber, lahir 2 Juni 1896 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatra Barat, dan meninggal atau lebih tepat dibunuh secara tragis pada 19 Februari 1949 di dekat Kediri, Jawa Timur. Tan Malaka salah satu tokoh sejarah Indonesia yang paling rumit menempatkannya di khasanah sejarah Indonesia. Apakah dia seorang Komunis atau putra Minang yang mempraktekkan pepatah; “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.” Di bawah langit Moskow yang berawan komunisme misalnya, dia menjadi teman bicara Stalin yang setara dalam membedah marxisme sebagai pisau analisa untuk operasi penumpasan Kapitalisme dan Kolonialisme.
Pemikiran Tan Malaka yang visioner dengan menyebutkan kekuatan Islam di Timur tidak dapat diabaikan bahkan harus di rangkul membuat Stalin marah besar. Pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa pemikiran Tan Malaka jauh diatas intelektualitas Stalin. Kekuatan Islam di Timur terbukti tidak bisa di abaikan dan harus dirangkul. Pemikiran Tan Malaka kemudian dikemas oleh Bung Karno dalam konsep – Nasionalis, Agama, Komunis (Nasakom). Bertambah rumit lagi karena tokoh ini tak banyak orang yang mengenalnya dari dekat atau bertemu muka secara fisik. Dulu, sebagian orang mungkin banyak mendengar tentang dia dari mulut ke mulut dalam berbagai versi, atau membaca riwayat hidupnya yang dramatis herois – “Dari Penjara ke Penjara” – serta karya tulisnya yang lain. Hal Itu menjadikannya sebagai tokoh legendaris, manusia yang penuh mesteri, yang rakyat banyak tidak pernah melihat rupa dan batang tubuhnya secara riil.
Tidaklah mengherankan sewaktu dia muncul di rumah Ahmad Subardjo, di Jakarta, pada permulaan revolusi, 25 Agustus 1945, menyebabkan si tuan rumah amat terperanjat karena dia mengira tamu dan teman yang pernah dikenalnya di Negri Belanda di permulaan tahun 1920-an ini sudah lama mati. Ahmad Subardjo memperkenalkan Tan Malaka dengan elite politik seperti Sukarno, Hatta dan Syahrir. Pada hari-hari berikutnya, tokoh ini, walaupun sudah lama mereka dengar, barangkali baru pada waktu itulah mereka bertemu muka buat pertama kali. Testamen Sukarno-Hatta untuk menyerahkan pemerintahan kepada Tan Malaka jika Sukarno-Hatta berhalangan, menjadi bagian mesteri yang melingkupi riwayat Tan Malaka.
Suasana legendaris dan mesteri yang dibawa Tan Malaka kadang-kadang mengagumkan dan mengharumkan namanya, kadang kadang dieksploitir orang, kadang kadang mengundang kecurigaan yang bisa menodai reputasi atau mencelakakan dirinya. Salah satu hal yang menjadikannya legendaris ialah seringnya dia muncul dengan memakai nama samaran atau alias, yang menurut pengakuannya di buku “Dari Penjara ke Penjara” adalah karena keperluan buat menghilangkan jejak sebagai buronan politik yang selalu diincar oleh spion atau intel penguasa kolonial Belanda. Dimana tempat Tan Malaka dalam sejarah Indonesia? Apakah dia pahlawan atau pengkhianat? Atau bangsa ini selalu bersikap mendua, hipokrit atau Dorna. Belum terbantahkan bahwa bangsa ini masih konsisten bersikap “Munafik dan Hipokrit”, seperti kata Mochtar Lubis dalam pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki pada 1978 tentang “ciri-ciri manusia Indonesia”.
Walau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Bung Karno dengan Keppres no. 53 tahun 1963, tidak sepenggal gang becek pun di Jakarta yang diberi nama Tan Malaka, apa lagi nama jalan. Dalam tidur panjangnya mungkin Tan Malaka tersenyum karena namanya tidak terlindas mobil mewah para koruptor yang terus membudayakan korupsi tumbuh subur dan berkembang biak di negri ini. Si Revolusioner tua ini tetap sepi dari hinggar bingar keserakahan dari bangsa yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya untuk mencapai kemerdekaan. “Naar Republik Indonesia”, ditulis Tan Malaka tujuh tahun lebih dulu dari “Indonesia Menggugat” nya Soekarno. Apa yang ditulisnya di buku “Dari Penjara ke Penjara” terbukti; “Namanya menggema dari bawah tanah kuburnya”.
Dilema lain terjadi pada tokoh yang mengukir sejarah di awal lahirnya republik ini, Sutan Sjahrir. Pada usia 34 tahun, 14 November 1945, Syahrir mengambil alih pemerintahan RI menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama.
Tekanan tokoh-tokoh muda yang menganggap Sukarno-Hatta bagian dari “koloborator” alias boneka Jepang pada akhirnya membuat mereka berdua menyerahkan jalannya roda pemerintahan kepada Perdana Menteri Syahrir. Bung Karno terlibat dalam proyek “Romusha” sedang Hatta menjadi Penasihat Pemerintah Militer Jepang. Bahkan Tenno Heika, Kaisar Fasisme Jepang yang sedang menduduki Indonesia, menganugerahkan Bintang Ratna Suci kelas dua kepada Sukarno dan Bintang Ratna Suci kelas tiga kepada Hatta. Sukarno dan Hatta pun takzim menghormat dan membungkuk pada Tenno Heika pada saat bertemu untuk menerima bintang tersebut di istana Kobe, Jepang.
Sejatinya UUD 45 tegas menyatakan sistem pemerintahan kita “presidensiil” dan ujug-ujug dilanggar menjadi parlementer. Kemudian roda pemerintahan republik yang masih belia ini dijalankan oleh Syahrir. Perdana Menteri pertama di Republik berdasar presidensiil. Syahrir yang oleh Sukarno dikatakan tidak punya peran apa-apa pada masa Fasisme Jepang menduduki Indonesia; “Semasa Jepang berkuasa kerja Syahrir hanya mendengarkan siaran radio.” Kata Sukarno dalam buku “BUNG KARNO Penyanbung Lidah Rakyat Indonesia” - tulisan Cindy Adams. Tidak disebutkan oleh Bung Karno bahwa orang yang mendengarkan radio pada waktu itu sangsinya dihukum mati.
Lalu apa makna dari penunjukkan Syahrir sebagai Perdana Menteri? Inilah pelanggaran konstitusi yang pertama sekaligus penghalalan dan di aminkan oleh kelompok yang sering disebut sebagai “The Founding Fathers bangsa ini.” Seperti pepatah “Guru kencing berdiri murid kencing berlari ”, pelanggaran konstitusi bukan hal yang sekedar “makruh”, terus bergulir menggelinding lancar di era reformasi sekarang ini yang menempatkan kontitusi negara sebagai kalender tanpa bulan, hari dan tanggal.
Jika saja Sjahrir bisa “bicara” apakah yang akan dikatakannya? Menjadi Perdana Menteri yang pertama di Republik yang berumur dua bulan. Di penjara dan dituduh sebagai pengkhianat Negara, selama lebih tiga tahun dipenjarakan oleh rezim Sukarno – tanpa diadili – tanpa ia tahu apa salahnya – atau hanya sekedar dendam karena Syahrir membentak Sukarno yang asik bernyanyi di kamar mandi, ketika sama-sama ditawan Belanda di Prapat? – Syahrir dibebaskan dan diberi kesempatan berobat ke Swiss, dan di hari meninggalnya 9 April 1966 langsung diakui sebagai “Pahlawan Nasional”….. … Apakah yang akan dikatakannya? … mungkin ….. Syahrir berkata: ”Bangsaku yang Bebal!”
Sangat wajar jika masyarakat membutuhkan hadirnya pahlawan, karena menjadi kebutuhan manusia untuk mengindentifikasi diri dengan suatu norma dan ikatan simbol. Dibutuhkan simbol panutan dari pribadi yang kuat, yang bisa dijadikan cermin sekaligus “kompas” panduan perjuangan hidup kita masing-masing, selaku perorangan, kelompok maupun nation.
Tetapi, pengakuan resmi dan pengakuan sejarah masih tetap merupakan dua hal yang berbeda. Pengakuaan dan pengangkatan resmi seseorang sebagai pahlawan oleh pemerintah sarat bersifat politis, penganugerahan gelar pahlawan lebih mempertimbangkan kepentingan politis. Lebih penting ialah pengakuan histories, yaitu pengakuan yang bersumber dari pengujian atas kamampuan dan kesadaran alternatif yang memberikan kepuasan kulturil dari ketepatan pilihannya. Bisa jadi pengakuan politis bertolak belakang dengan pengakuan kulturil. Sebab, sering terjadi pencalonan seorang tokoh oleh golongannya, seperti dalam dunia dagang - disodorkan sebagai sekedar landasan legitimasi politik.
Dalam perspektif adigium kekuasaan, pemberian gelar pahlawan tak bisa lepas dari jerat pertimbangan politik yang kerap kali tak proporsional. Pemberian gelar pahlawan kerap kali dilakukan berdasarkan adigium: “Sejarah disusun oleh mereka yang menang. Oleh mereka yang berkuasa.” Adigium inipun tidak sepenuhnya tertunaikan.
Pada pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Muhammad Natsir misalnya. Bagaimana mempertimbangkan peran Natsir di PRRI? Mantan Perdana Menteri yang kerap berbusana Jas bertambal ini, meninggalkan mobil dinasnya di istana dan kembali ke rumah berboncengan naik sepeda dengan supirnya saat mengakhiri jabatan sebagai perdana menteri. Kejujuran dan kesederhanaan Natsir terlihat aneh dipandang dari pola fikir kekeliruan seperti yang terjadi sekarang ini.
Tapi mengapa Syafrudin Prawiranegara yang dejure adalah Presiden RI ke 2 – sebagai pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), saat Presiden Sukarno, Wapres Bung Hatta, politisi sipil dan Komodor Suryadarma menyerah kepada Belanda pada 19 Desember 1948. De facto Syafrudin yang menjalankan pemerintahan darurat Republik Indonesia.
Sejatinya peran Natsir dan Syafrudin pada peristiwa PRRI tidaklah jauh berbeda. Mengapa Natsir diberi gelar pahlawan nasional sementara Syafrudin diabaikan? Mungkin Natsir tertolong karena namanya tidak masuk dalam daftar susunan kabinet PRRI, sementara Syafrudin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negri.
Memang sejatinya negara tidak perlu mengobral gelar pahlawan, terutama pemberian gelar yang hanya dilandasi kepentingan politik semata. Hemat saya, pahlawan adalah indentitas yang cukup dipelihara oleh para pengagum, pengikut dan penerima inspirasinya dari orang-orang yang berjuang tanpa pamrih.
Hampir dua puluh tahun berlalu saya menyelesaikan penelusuran rekam jejak bapak. Hasrat untuk menuliskan dalam bentuk buku selalu ragu dan merasa tidak ada “urgensi” nya. Jika dua puluh tahun yang lalu saya tulis, data yang terkumpul melebihi data tersisa sekarang. Beberapa data raib dan ingatan pelacakan sedikit memudar karena kurun waktu yang cukup lama. Pertanyaan seorang ponakan, Prof. Dr. Ing. Erwin Nurcahya Renatin, yang adalah cucu tertua dan satu-satu cucu yang pernah melihat bapak pada waktu hidup tentang usaha saya melacak riwayat hidup bapak, menyentak saya untuk menyelesaikan buku ini.
Buku ini saya beri judul: 6 Suara untuk Pak Dirman – Kolonel Muhammad Nuh, Kepala Staf Komandemen Sumatra – Penentu Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar - dengan beberapa pertimbangan. Pertama, mengenai 6 suara untuk Pak Dirman adalah peristiwa dimana Kolonel Muhammad Nuh memberikan 6 suara kepada Kolonel Soedirman pada saat pemilihan Panglima Besar di Konferensi TKR di Yogyakarta pada 12 November 1945. Bapak tidak pernah bercerita kepada siapapun mengenai hal ini, maka tidak ada tempat saya bertanya, kecuali kepada orang yang hadir di peristiwa itu dan buku-buku yang menulis tentang pemilihan Panglima Besar.
Yang menjadi pertanyaan, apa kapasitas bapak hingga berhak memberi 6 suara, sementara peserta konferensi TKR yang lain hanya masing-masing 1 suara. Bagaimana bapak meyakinkan peserta konferensi TKR tentang hak 6 suara itu. Tentu bukan hal yang mudah karena fakta bahwa bapak baru pertama kali bertemu dengan para peserta konferensi TKR. Pertanyaan-pertanyaan ini terjawab setelah saya mendapat penjelasan dari pelaku sejarah di peristiwa itu, diantaranya A.H. Nasution, Tjokropranolo. Perjuangan Pak Dirman memimpin perang gerilya dalam kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan saya tulis rinci sebagai fakta sejarah yang sepatutnya menjadi cermin bagi setiap prajurit, betapa “heroik dan kesatria” perjuangan Bapak Tentara Nasional Indonesia.
Kedua, sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra. Mengenai jabatan ini, bapak juga tidak pernah menceritakan apa saja yang dilakukannya. Selain dari buku sejarah militer, masih agak banyak orang-orang yang dapat saya mintai klarifikasi karena terjadi di Sumatra (Palembang-Lahat).
Pada 5 Oktober 1945, presiden Sukarno membentuk tentara sekaligus menetapkan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal, dan mengirim kawat kepada A.K. Gani di Palembang sebagai Koordinator Tentara di Sumatra. Tanggal 6 Oktober 1945, A.K. Gani membentuk struktur tentara di Sumatra, menetapkan Soehardjo Hardjowardojo sebagai Panglima Komandemen Sumatra dengan pangkat Jenderal Mayor dan bapak sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra dengan pangkat Kolonel.
Puluhan teman bapak saya jambangi untuk meminta keterangan diantaranya Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, Jenderal T.B. Simatupang, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Mayor Jenderal Polisi Taslim Ibrahim, Kapten Sanaf, dan banyak lagi. Tiga orang yang memberi keterangan saya tulis dalam bentuk wawancara. Pertama, Jenderal Besar TNI A.H. Nasution yang turut hadir pada saat pemilihan Panglima Besar, 12 November 1945 di Yogyakarta, dan sama-sama menjadi staf Pak Dirman di Yogyakarta pada tahun 1947. Kedua, Bapak Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Kolonel Zulkifli Lubis, beliau bersama bapak menjadi staf Panglima Besar Jenderal Soedirman di MBT, Yogyakarta, menjelang agresi militer Belanda yang pertama. Ketiga, Brigjen Sainan Sagiman, sebagai lapis berikutnya tentara di Sumatra Selatan.
Kolonel Muhammad Nuh adalah tokoh kunci penentu terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di dalam Konferensi Besar TKR di Markas Besar TKR, di Yogyakarta, pada tanggal 12 November 1945. Kolonel Soedirman – komandan Divisi V TKR Purwokerto menang satu suara atas calon lainnya yang pangkatnya dua tingkat lebih tinggi di atasnya, yaitu Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan jabatannya pun lebih tinggi, yaitu Kepala Staf Umum TKR; dengan perbandingan 22 ( dua puluh dua) suara untuk Kolonel Soedirman lawan 21 (dua puluh satu) suara untuk Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. (buku mengikuti jejak Panglima Besar Jenderal Soedirman – oleh Brigadir Jenderal TNI Agus Gusnaedi Pribadi)
Kolonel Muhammad Nuh – Kepala Staf Komandemen TKR Sumatera—yang hadir dalam Konferensi Besar TKR tersebut sebagai Utusan dari Komandemen TKR Sumatera dan membawa 6 (enam) suara dari enam divisi di Sumatera; memberikan semua suara yang ia bawa kepada Kolonel Soedirman, hingga Kolonel Soedirman menang 1 (satu) suara atas Mayjen Oerip Soemohardjo, dan terpilih sebagai Panglima Besar TKR.
Banyak pertanyaan menarik – dan analisis -- yang dapat dimunculkan dari sikap Kolonel Muhammad Nuh yang memberikan 6 (enam) suara tersebut kepada Kolonel Soedirman. Mengapa Kolonel Muhammad Nuh memberikan semua suara yang ia bawa kepada Kolonel Soedirman yang berlatar belakang Pembela Tanah Air (PETA) dan tidak kepada Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo yang berlatar belakang KNIL? Apakah jiwa, jatidiri, semangat, prinsip dan arah TKR – yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berbeda jika Kolonel Muhammad Nuh memberikan semua suara yang ia bawa kepada Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo hingga Pak Oerip yang terpilih sebagai Panglima Besar? Apakah pemberian 6 (enam) suara kepada Kolonel Soedirman itu didorong pertimbangan pribadi Kolonel Muhammad Nuh atau merupakan keputusan dari Panglima Komandemen Sumatera, Mayjen Soehardjo Hardjowardoyo yang menjadi pemimpin tertinggi TKR di Komandemen Sumatera. Atau dari Dr. A.K. Gani yang mendapat mandat dari Presiden Sukarno sebagai organisator tentara di Sumatra?
Saya mencoba memberi jawaban analitik. Sikap Kolonel Muhammad Nuh – mendiang bapak saya -- yang memberikan 6 (enam) suara kepada Kolonel Soedirman dapat dipastikan didasari pertimbangannya pribadi dan bukan keputusan dari Panglima Komandemen Sumatera Mayjen Soehardjo Hardjowardoyo maupun dari Dr.A.K. Gani, karena Mayjen Soehardjo dan Dr. A.K. Gani tidak tahu, bahwa Konferensi TKR akan memilih Panglima Besar. Dan hubungan komunikasi dengan Pak Gani atau Pak Hardjo tidak mungkin dilakukan pada waktu itu.
Pertimbangan Kolonel Muhammad Nuh yang berlatar belakang Gyugun memberikan semua suara yang ia bawa kepada Kolonel Soedirman sangat mungkin didasari latar belakang Kolonel Soedirman sebagai mantan anggota PETA yang berbeda jiwa, semangat, karakter dan ‘ideologi’ dengan para mantan anggota KNIL. Perbedaan jiwa, semangat, karakter dan ideologi antara KNIL dan PETA tersebut sangat mungkin akan menjadikan jiwa, semangat, jatidiri, ideologi, profil dan arah TNI berbeda, seandainya Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo yang terpilih sebagai Panglima Besar. Maka, pemberian 6 (enam) suara oleh Kolonel Muhammad Nuh kepada Kolonel Soedirman merupakan sumbangannya yang menentukan jatidiri, jiwa, semangat, ideologi, prinsip—yang ternyatakan dalam Sumpah Pimpinan Tentara – yang dicetuskan dan ditandatangani oleh Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TKR – yang kemudian menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
Fakta menarik lainnya adalah, bahwa pemilihan Panglima Besar tersebut bukan merupakan keputusan politik Pemerintah, dalam hal ini Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia; tetapi dilakukan oleh para pimpinan tentara sendiri, dalam hal ini para komandan Divisi dan Resimen di Jawa dan Sumatra. Terbukti kemudian hasil pilihan dari kalangan dalam pimpinan tentara itu disetujui dan diterima oleh Presiden/Panglima Tertinggi APRI Sukarno. Presiden/Panglima Tertinggi APRI Sukarno dapat menerima hasil Konferensi TKR 12 Nopember 1945, kemudian pada 18 Desember 1945 melantik Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dan menaikkan pangkat Kolonel Soedirman menjadi Jenderal. Sebelumnya, Presiden Sukarno tidak mengenal Soedirman.
Saya percaya, bahwa seluruh rangkaian proses terpilihnya Jenderal Soedirman menjadi Panglima Besar APRI – yang terhubung dengan jiwa, semangat, jatidiri, profil, ideologi, prinsip perjuangan dan arah TNI yang sejati sebagai Tentara Nasional yang Kerakyatan -merupakan bagian dari rencana dan ketentuan Allah Yang Maha Kuasa untuk membebaskan bangsa dan Tanah Air Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang dan Amerika Serikat & para sekutunya ‘seutuhnya’ di ujung Perang Dunia ke dua dan tahun-tahun selanjutnya yang penuh pergolakan. Di bawah kepemimpinan Panglima Besar APRI Jenderal Soedirman yang terus bergerilya walau harus ditandu karena menderita penyakit paru-paru, TNI dan rakyat Indonesia yang nasionalistik dan patriotik bersatu-padu bergerilya terus menerus mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan – atas nama Bangsa Indonesia – oleh Sukarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Tokoh sentral pada episode yang berdarah-darah itu – setelah Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan Belanda -- adalah Jenderal Soedirman yang konsisten dengan sumpahnya dan konstitusional. Selama memimpin perang gerilya Pak Dirman berkomunikasi dengan Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan bukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta yang ditawan oleh Belanda.
Keinginan saya menulis buku tentang perjuangan Kolonel Muhammad Nuh, dimulai dari “kelupaan” Jenderal Nasution. Kelupaan itu terdapat di dalam buku yang ia tulis, yang berjudul “Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1: Masa Revolusi”. Di dalam buku itu, Jenderal Nasution menulis tentang “ konferensi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Pemilihan Panglima Besar TKR di Markas Besar TKR, Yogyakarta, pada tanggal 12 November 1945. Di dalam peristiwa penting itu – tulis Jenderal Nasution – “ada seorang perwira dari Sumatera Selatan yang memberikan 6 suara untuk Kolonel Soedirman”. Pak Nas – panggilan pop Jenderal Besar A.H Nasution – lupa menyebutkan, bahwa “perwira dari Sumatera itu” itu adalah Kolonel Muhammad Nuh, bapak saya. Peristiwa itu terjadi lebih dari dua puluh tahun yang lalu.
Saya tulis surat pembaca untuk Jenderal A.H. Nasution, dan dengan ditemani oleh sahabat saya Teguh Esha, saya antar surat pembaca tersebut ke kantor majalah Tempo yang terletak di komplek perdagangan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Surat pembaca itu dimuat pada majalah Tempo edisi Juli 1989.
Kemudian saya kerap berkunjung ke rumah Pak Nas di Jalan Tengku Umar 40, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Jenderal A.H. Nasution mengakui kelupaannya menulis nama Kolonel Muhammad Nuh sebagai “perwira dari Sumatera” yang hadir pada Konferensi Besar TKR pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta dan memberikan enam suara untuk Kolonel Soedirman yang menentukan terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR”.
Dua puluh tahun telah berlalu, akhirnya saya dapat menuliskan buku ini, yang memuat jejak perjuangan bapak saya. Mengapa begitu lama? Karena saya kadang merasa tidak ada “urgensi” nya. Beberapa bab diberi catatan kaki, bab lainnya didasari daftar pustaka dan wawancara. “Verba volant, scripta manent” – apa yang diucapkan tidak berbekas, sedang apa yang tertulis tetap ada.
Terimakasih sangat kepada sahabat saya Teguh Esha, penulis cerita legenda “Ali Topan Anak Jalanan”, yang sudah saya anggap sebagai kakak dan banyak membantu, membangun spirit, bahkan turut melacak hingga ke Palembang dan Lahat, serta memberi motifasi untuk menyelesaikan tulisan ini. Saudara H. Drs. Iskandar Gani yang juga banyak membantu mencarikan data hingga ke Yogyakarta dan menghubungi nara sumber kawan-kawan segenerasi bapak. Kakanda Makmur Faizi yang mengindentifikasi nara sumber di Jakarta, Palembang, Lahat dan Merapi. Juga terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman almarhum bapak yang telah bersedia memberikan keterangan tertulis atau lisan.
Terimakasih yang banyak juga saya haturkan kepada Jenderal Besar TNI DR Abdul Haris Nasution yang telah menceritakan suasana Konferensi TKR yang pertama dan menuliskan peran bapak pada waktu pemilihan Panglima Besar di Konperensi TKR yang pertama 12 November 1945 di Yokyakarta. Serta hubungannya dengan bapak pada saat sama-sama menjadi Staf Pak Dirman di Yogyakarta pada tahun 1947.
Jenderal TNI (Purn) Makmun Murod, tanpa campur tangan beliau sangat sulit bahkan dapat saya pastikan hak pensiun Bapak sebagai Kolonel TNI tidak mungkin dapat terealisir. Kelengkapan administrasi yang benar-benar sangat tidak memenuhi syarat. Tidak ada selembarpun surat keterangan yang menyatakan bapak sebagai mantan tentara, bahkan potret bapak yang memakai uniform Kolonel TNI tidak ada dokumentasinya di keluarga.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Himawan Soetanto, mantan Panglima Kodam Sriwijaya. Prajurit TNI yang pernah menjadi Panglima sebanyak lima kali. Pang – lima sejati. Jenderal paling senior setelah Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf pada waktu itu. Hanya garis tangan yang menyebabkan beliau tidak menjadi Panglima ABRI menggantikan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Himawan atas kesedian bapak memberikan kata sambatun di buku ini. Satu kehormatan yang luar biasa untuk saya.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Achmad Taher, terimakasih atas kata sambutan yang diberi judul: “KOLONEL MUHAMMAD NUH, SEORANG PEJUANG SEJATI”, singkat dan padat dituliskan peran bapak pada waktu membentuk tentara di Sumatra. Jedah waktu yang cukup lama dalam membentuk tentara sejak proklamasi mengakibatkan tentara-tentara di daerah membentuk struktur tentara sendiri dan menunjuk pemimpinnya masing-masing. Pak Taher menuliskan betapa sulit menertibkan tentara di Sumatra pada waktu bapak sebagai Kepala Staf bersama Panglima Komandemen Sumatra menertibkan sekaligus melantik struktur tentara di Sumatra, dari Lampung sampai ke Aceh. Dalam pembentukan tentara di Sumatra, 26 Desember 1945, bapak sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra dan Kolonel Achmad Taher menjabat sebagai Panglima Divisi IV Sumatra Timur dengan pangkat Kolonel. (lihat buku: Kenangan Tiga Puluh Tahun Komando Daerah Militer IV Sriwijaya).
Untuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Alamsyah Ratu Perwira Negara, Inspektur Upacara pemakaman bapak, memfaktakan pada saya ternyata bapak benar-benar mantan tentara.
Letnan Jenderal TNI (Purn) TB Simatupang, mantan Kepala Staf Angkatan Perang, kesediaannya menjadi saksi pada waktu mengurus Surat Keterangan Bekas Tentara (SKBT), ternyata ini adalah kesaksian satu-satunya dari beliau dalam pengurusan SKBT. Terimakasih Pak Sim. Kami berhutang pada Pak Sim.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Tjokropranolo, mantan Komandan Pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman. Dalam bukunya “Jenderal Soedirman” – Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia – Bab Pemilihan Panglima Besar – Pak Tjokro, berdasarkan keterangan Jenderal Jatikusumo, menuliskan peran bapak pada waktu pemilihan Panglima Besar. Satu kehormatan bagi saya dapat berdialog dengan langsung dengan mantan Komandan Pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Mayor Jenderal Polisi (Purn) H Achmad Bastari, orang tua yang bijak. Di usia 80 tahun masih bersedia menuliskan tentang bapak. Mantan Gubernur Sumatra Selatan yang sebelumnya pernah pula menjadi Camat di Muara Enim. Banyak hal yang saya dapatkan dari beliau, utamanya saat bapak menjadi Pasirah/Kepala Marga Merapi.
Mayor Jenderal Polisi (Purn) Taslim Ibrahim, adik sepupu bapak, paman saya. Dari beliau saya banyak mendapat keterangan tentang bapak sejak masih di Lahat, Palembang hingga Jakarta. Jenderal Polisi yang kami banggakan atas sikap, integritas dan yang terpenting ke imanan yang paripurna. Paman Taslim menjadi inspirator dan panutan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Jika Jenderal Polisi Hugeng yang menjadi ikon polisi tinggal di Menteng, paman Taslim tidak pernah sanggup membeli rumah pribadi hingga akhir hayatnya. Satu hal yang wajar karena dengan gajinya sebagai Mayor Jenderal Polisi, beliau tidak akan mampu membeli rumah. Insya Allah, Tuhan tersenyum menyambut arwah Pamanda yang kekeh dan teguh berpegang pada buhul tali Allah.
Mayor Jenderal (Purn) Satibi Darwis, sebagai Pangdam IV Sriwijaya, ucapan duka cita di harian Kompas lebih meyakinkan saya bahwa bapak benar-benar mantan Kolonel TNI.
Brigadir Jenderal TNI (Purn) H Idham Danal, kawan bapak sejak sama-sama mengikuti pendidikan Gyugun di Pagar Alam. Pesannya pada saya: “Kau harus dapatkan keterangan tentang Kak Nuh dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan almarhum. Jangan dari pihak ketiga. Peran Kak Nuh pada waktu revolusi sangat besar. Tapi tidak banyak orang yang tahu dengan detail termasuk aku.”
Brigadir Jenderal TNI (Purn) Herman Sarens Sudiro, sebagai Komandan Korps Markas Pertahanan Keamanan (Dan Korma Hankam), Pak Herman menjadi sponsor ship pada saat mengurus hak pensiun bapak.
Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sainan Sagiman, walau mengenal bapak, dengan terus terang ia mengatakan tidak mengetahui dengan tepat peran bapak sebagai tentara. “Pada waktu revolusi pangkat saya Letnan, sedang Pak Nuh Kolonel. Perbedaan jenjang kepangkatan yang sangat jauh.” Ujar Pak Sainan ketika mengundang saya ke rumahnya.
Brigadir Jenderal TNI (Purn) Asnawi Mangkualam, menyediakan satu pesawat untuk keluarga di Palembang ke Jakarta pada saat bapak meninggal dunia. Di biografinya ia menuliskan bahwa terpilihnya ia sebagai Gubernur Sumatra Selatan tidak terlepas dari peran bapak.
Kolonel TNI (Purn) Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Bapak Intelijen Tentara Nasional Indonesia. Tokoh tentara yang selalu dikaitkan dengan peristiwa penggeranatan Bung Karno di Cikini dan PRRI ini masih terlihat berwibawa dan penuh curiga pada tamu yang baru dikenal. Itulah yang saya rasakan saat bertemu beliau. Keterangannya tentang bapak pada waktu sama-sama bertugas di Yogyakarta sebagai staf Panglima Besar tidak banyak, layaknya seorang intel yang pelit informasi. “Memang kami sama-sama tinggal di Hotel Merdeka, di Yogyakarta. Tapi tidak ada penugasan yang sama hingga saya tidak banyak tahu tentang sepak terjang Kolonel Muhammad Nuh”. Ujar pak Zulkili.
Kolonel TNI (Purn) M Simbolon, bersama Hasan Kasim dan bapak lulus Gyugun dengan pangkat Syoi. Keterangan Pak Simbolon bahwa rapat pembentukan tentara di Sumatra diadakan di rumah bapak di dusun Merapi merupakan fakta yang tidak pernah diketahui selama ini. Di rumah itu di susun struktur tentara di Sumatra oleh Panglima Komandemen Sumatra Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo, Kolonel Hasan Kasim, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Simbolon, Kolonel Barlian, Mayor Harun Sohar dan bapak. Sayang rumah itu gugur ditelan waktu akibat tidak ada pemeliharaan.
Kolonel TNI (Purn) Barlian, mantan Panglima Kodam Sriwijaya sekaligus sebagai ketua Dewan Garuda, bersama Letnan Jenderal TNI (purn) T.B. Simatupang, menjadi saksi bahwa bapak adalah mantan Kolonel TNI pada waktu mengurus Surat Keterangan Bekas Tentara.
Letnan Kolonel TNI (Purn) Nur Teguh, kepala museum Monumen Perjuangan Rakyat (Mompera) Sumatra Selatan. Ketika saya mengunjunginya sangat antusias untuk mengetahui perjuangan bapak. “Saya telah berusaha mencari ahli waris Kolonel Muhammad Nuh tapi tidak ada alamat yang tepat. Kolonel Muhammad Nuh salah satu yang akan dibuatkan patung perunggu seperti patung A.K. Gani, Kolonel Barlian, Jenderal Bambang Utoyo yang terpajang di Mompera. Perjuangan Kolonel Muhammad Nuh di Sumatra Selatan tidak dapat di abaikan. Tolong saudara berikan benda-benda yang berkaitan dengan perjuangan beliau untuk koleksi museum ini”, kata Pak Nur Teguh. Sekembali ke Jakarta saya kirimkan foto bapak bersama Jenderal Soehardjo, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Aruji Kartawinata pada saat menghadap Panglima Besar Jenderal Soedirman di Markas Besar Tentara, Yogyakarta. Foto itu kini terpajang di Mompera. Untuk permintaannya tentang benda-benda yang ada hubungan dengan perjuangan bapak sebagai tentara, kami tidak memiliki secuilpun.
Kapten TNI (Purn) Satar Lenggang, ajudan bapak sejak sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra, berlanjut hingga pergerakan daerah, Satar Lenggang tetap dekat dengan bapak. Dari beliau saya dapatkan cerita tentang betapa sulitnya pada saat bapak bersama Panglima Komandemen Sumatra Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo melantik struktur tentara di Sumatra, dari Lampung sampai ke Aceh. Dari Mang Satar juga saya dapatkan peran bapak sebagai penasehat ketua Dewan Garuda.
Kapten TNI (Purn) A Sanaf, Sekretaris Gubernur Sumatra Selatan Asnawi Mangkualam. Dari beliau saya dapatkan bagaimana hubungan bapak dengan Asnawi Mangkualam.
Kapten TNI Karim Manggul, beliau banyak bercerita ketika terjadi pergerakan daerah. “Kak Nuh dan Barlian mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi keputusan PPRI di Sungai Dareh. Jika Dewan Garuda ikut dengan proklamasi PRRI, betapa banyak korban sia-sia di Sumatra Selatan.”
Sulaiman Ma’aruf, guru sejarah yang sedang menyusun perjuangan di Sumatra Selatan. Kesederhanaan dan ketulusannya mengatakan peran Bapak dalam perjuangan di Sumatra Selatan seakan dikaburkan oleh mereka yang berkuasa.
Juga para pihak yang tidak tersebutkan yang banyak membantu memberi data dan keterangan mengenai Bapak, almarhum Muhammad Nuh, hingga buku ini tersusun.
Selanjutnya terserah pembaca dalam menyikapinya; bersimpati, menolak, netral, atau bahkan mencibir, Wallahu a’lam. Yang terlunaskan adalah; tertunai sudah pertanyaan Anak, Ponakan, Adinda dan Kakanda serta Adik satu-satunya Muhammad Nuh yang masih hidup, Bibi Zawiyah dan cucu tertua almarhum DR.Ing. Erwin Nurcahya Renatin.
Inilah riwayat hidup Muhammad Nuh, walau tersaji dari hasil penyusunan keping-keping riwayat yang berserak, dari buku-buku sejarah serta keterangan kawan-kawan almarhum, seperti menyusun puzzle.. yang dibentuk walau mungkin tidak utuh tapi ini maksimal yang bisa saya tuliskan.
NOOR JOHAN NUH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar